Oleh: arkeologibawahair | 18 Juli 2011

Laut China Selatan Bukan Pepesan Kosong

detiknews.com, Senin, 04/07/2011 – Sepekan terakhir suasana di perairan Laut Cina Selatan masih tegang. Negeri Tirai Bambu mengirimkan kapal patroli terbesarnya, melibatkan 14 kapal patroli, kapal pendarat, kapal selam pemburu, dan sejumlah pesawat tempur ke Laut China Selatan terkait sengketa kepemilikan atas kepulauan di perairan seluas 3,5 juta kilometer (km) persegi tersebut.

Bahkan, China Daily melaporkan bahwa penambahan pasukan Pengawas Maritim China (CMS), badan penegak hukum paramiliter yang berpatroli di perairan China yang berada di bawah Departemen Samudra Negara (SOA) akan memiliki 16 pesawat dan 350 kapal pada akhir rencana lima tahun pada 2015 dan lebih dari 15.000 personel dan 520 kapal pada 2020.

Aksi ini dilakukan China setelah China menuduh Vietnam dan menyusul Kantor Presiden Pilipina Benigno Aquino, Senin (13/6) mengganti nama Laut China Selatan menjadi “Laut Pilipina Barat”, sebagai suatu pelanggaran kedaulatannya. Vietnam pun menuduh China berusaha mengklaim wilayah ya ng masih dalam status quo ini dan menuduh China berupaya mencegah Vietnam mengeksplorasi gas di perairannya.

Tentunya, tindakan ini akan memicu ketegangan dan kekhawatiran negara sekitar tetangganya, seperti Vietnam, Filipina, Brunei, Taiwan dan Malaysia yang juga mengklaim dan berhak atas wilayah perairan Laut China Selatan yang diperkirakan kaya sumber daya alam.

Terutama, sekitar Kepulauan Spratly yang diduga menyimpan cadangan gas bumi dan minyak melimpah, sekitar 10 kali cadangan minyak Amerika serikat. Pemerintah Vietnam bahkan dikabarkan mengundang Amerika Serikat untuk tetap hadir di Laut China Selatan sebagai pengimbang kekuatan China.

Kawasan Laut China Selatan sudah sejak lama diyakini kaya dengan sumberdaya minyak dan gas. Menurut sejumlah diplomat, China yang sejak mengalami tingkat perekonomian berkembang pesat dan berimbas pada pembangunan kekuatan militer secara besar-besaran, telah menekan banyak perusahaan asing yang telah membuat kesepakatan dengan Vietnam untuk tidak mengembangkan blok-blok minyak dan gas itu.

Akibatnya, pada tahun 2007, seperti ditulis Reuters, raksasa minyak BP Plc menghentikan rencana untuk melakukan eksplorasi di lepas pantai selatan Vietnam karena sengketa wilayah dengan China, terutama menyangkut Kepulauan Spratly dan Parcel yang sama-sama diklaim oleh China, Taiwan, Brunai, Filipina, Malaysia, dan Vietnam (Kompas, 8/2010).

Bila dilihat dalam tata lautan internasional, Kawasan Laut China Selatan yang wilayahnya berbatasan dengan laut Republik Rakyat Cina, Makau, Hong Kong, Republik China (Taiwan), Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Muang Thai, Kamboja, dan Vietnam merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis dan merupakan jalur laut strategis yang terdiri atas dua rangkaian kepulauan, yakni Paracel dan Spratly.

Karena kekayaan yang dimiliki perairan tersebut sehingga kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerjasama.

Sengketa teritorial di kawasan Laut Cina Selatan khususnya sengketa atas kepemilikan dan penguasaan Kep. Spratly dan Kep Paracel mempunyai perjalanan sejarah konflik yang panjang dan telah melibatkan banyak Negara seperti, Inggris, Perancis, Jepang, RRC, Vietnam yang kemudian melibatkan pula Malaysia, Brunai, Filipina dan Taiwan.

Berdasarkan bukti bukti sejarah Cina, Kepulauan Paracel yang terletak 300 Km sebelah tengggara pantai China telah dikuasai oleh Pemerintahan Dinasti Han antara 206 sebelum Masehi hingga 220 sesudah Masehi.

Disebutkan pula oleh Direktur Institut Arkeologi Provinsi Guangdong; Gu Yunguan, 98 persen benda-benda yang telah ditemukan digugus Paracel merupakan mata dagangan buatan Cina. Sejak itu RRC terus melancarkan berbagai upaya demi membuktikan kedaulatannya atas Kepulauan Paracel termasuk Kepulauan Spratly dengan berpegang pada dokumen sejarah dan peninggalan Arkeologi.

Sementara Vietnam, selain mendasarkan tuntutannya pada aspek Hukum Internasion al juga mengkombinasikan dengan aspek Historis. Vietnam menandaskan sudah menguasai kepulauan itu sejak abad 17. Berdasarkan catatan sejarah mengungkapkan kepulauan yang juga disebut Hoang Sa dalam bahasa Vietnam (Xisha dalam bahasa Cina) masuk dibawah distrik Binh Son Vietnam (Judiono, 2009).

Sengketa teritorial dikawasan Laut China Selatan ini bukan hanya terbatas masalah kedaulatan atas kepemilikan pulau-pulau, tetapi juga bercampur dengan masalah hak berdaulat atas Landas Kontinen dan zona ekonomi ekslusif (ZEE) serta menyangkut penggunaan teknologi.

Pada tahun 1974, China merebut Paracel yang terletak di laut tepi, bagian dari samudera pasifik ini dari Vietnam. Bentrok antara ke dua Negara tersebut kembali pecah pada tahun 1988 dalam perebutan Spartly dan menelan korban 70 orang pelaut Vietnam. Sedangkan Filipina merasa berhak atas Spratly karena secara geografis sangat dekat.

Kemudian, dasar klaim Malaysia dan Brunai adalah kawasan Laut China Selatan masuk dalam zona ekonomi ekslusif mereka, sebagaimana yang didefinisikan oleh Konvensi PBB mengenai Hukum Laut International (UNCLOS 1982) yang mengakui kedaulatan sebuah negara atas wilauyah sejauh 12 mil laut (sekitar 22,2 km) dari garis pantai, termasuk garis pantai dari pulau-pulau yang menjadi bagian Negara itu.

Masalah keamanan dan kedaulatan maritim yang kerap mucul di kawasan Laut China Selatan perlu mendapat perhatian serius, khususnya yang meliputi Negara ASEAN agar cepat terselesaikan.

Sesuai visi dalam dokumen ASEAN 2020 menyebutkan tujuan-tujuan dari kerjasama ASEAN dan menjadikan kawasan ASEAN pada dekade kedua Millenium sebagai kawasan yang mewujudkan wadah kerjasama negara-negara Asia Tenggara, yang hidup dalam perdamaian dan kemakmuran, menyatu dalam kemitraan yang dinamis dan komunitas yang saling peduli serta terintegrasi dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

Oleh karena itu, kita tentu berharap pemerintah Negara-negara ASEAN yakni Malaysia, Brunei, Filipina dan Vietnam Malaysia dan Negara tetangga lainnya yang sesama anggota ASEAN bersikap arif untuk duduk bersama mencari jalan keluar secepatnya agar sengketa klaim-mengklaim ini tidak berlarut-larut.

Meskipun Indonesia bukanlah merupakan penuntut atas gugus Kepulauan Spratly dan Parcel, dan tidak terjadi masalah perbatasan maritim dengan Laut Cina Selatan akan tetapi menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk membangun kekuatan laut menjadi sebuah kekuatan yang disegani dalam menjaga kedaulatan Negara RI, dan sebagai Negara ASEAN merupakan tanggungjawab bersama negara-negara lain mewujudkan terciptanya perdamaian dan keamanan di kawasan ASEAN.

*Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Kelautan UNHAS

Andi Iqba Burhanuddin
Jl. Sunu FX-5 Kompl Unhas Baraya, Makassar
iqbalburhanuddin@yahoo.com
0811441491

(wwn/wwn)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.