Oleh: arkeologibawahair | 12 November 2010

Arkeologi Bawah Laut vs Perburuan Harta Karun

OLEH: URIP SANTOSO

Sinarharapan.co.id, Selasa, 25 Mei 2010 – Bulan lalu pem­beritaan pro-kontra mengenai pelelangan artefak asal kapal tenggelam berumur lebih dari 1.000 tahun di perairan Cirebon mengisi media kita.

Sebagian besar tu­lis­an-tulisan di media mengkritik kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah da­lam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lebih seru lagi, mereka mengacu dan mendasarkan ketidaksetuju­annya pada UNESCO, suatu badan dunia yang mencoba mengatur peninggalan-pe­ninggalan budaya dunia.

Arkeologi bawah laut versus berburu harta karun (treasure hunting) bukanlah isu hitam-putih. Memahami masalah kompleks ini perlu dilihat dari tiga sisi, yakni dari cara menjaga/mengamankan warisan budaya maritim, sasaran dan tujuan berbeda dari kelompok-kelompok yang terlibat, dan kekhawatiran kita yang sesungguhnya.

Indonesia kita masih tergolong negara berkembang, yang masih menaruh prioritas pertama dan utama pada peme­nuh­an kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat: pangan-panggon–kesehatan dan pendidik­an. Dengan kemampuan fi­nansial tergolong lemah ma­ka menjaga dan meng­aman­kan warisan budaya maritim menjadi prioritas di bawah. Ke­mampuan kita menjaga per­airan teritorial pun minim, menjadikan perairan kita ra­wan terhadap macam-macam ancaman lewat laut, apalagi bawah laut.

Rawan oleh para pemburu harta karun, kemis­kin­an nelayan, penyelam-pe­nye­lam yang tidak berpendi­dik­an, serta para birokrat yang korup yang memfasilitasi perdagangan artefak hasil operasi ilegal.


Tiga Pilihan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki pantai terpanjang kedua dunia setelah Kanada, dengan panjang kurang lebih 81.000 km. Luas perairan kita lebih ku­rang 5.000.000 km2. Peme­rin­tah menghadapi kesulitan yang tidak kecil untuk meng­awasi dan menjaganya. Tidak banyak yang dapat kita laku­kan untuk menjaga warisan budaya maritim kita, terken­dala biaya operasional yang tidak mencukupi, dan minimnya keterampilan arkeologi bawah air dan peralatannya.

Lalu apa yang kita lakukan? Tiga pilihannya yaitu tutup mata dan membiarkan warisan budaya maritim kita dijarah para pemburu harta karun ilegal, mengharapkan uluran tangan badan atau Non-Governmental Organi­zation (NGO) yang bersedia mensponsori suatu program arkeologi komprehensif jangka panjang, atau bekerja sama dengan suatu badan swasta dengan modalnya untuk se­gera melakukan pengamanan warisan budaya maritim kita. Dari tiga alternatif di atas maka opsi ketiga adalah yang terbaik. Opsi ketiga ini mena­warkan usaha terus-menerus, berkelanjutan, dan memperoleh pendapatan.

Perlu pula menimbang sasaran dan tujuan dari kelompok-kelompok yang terlibat arkeologi maritim dan harta karun ini. Politik yang memisahkan kiri dan kanan sudah bukan zamannya lagi. Kita harus mencari kompromi untuk mendapatkan keseimbangan antara kesadaran sosial dan kesehatan ekonomi.

Ada lima kelompok yang terlibat, yakni arkeolog pemerintah yang digaji oleh pemerintah, para arkeolog tanpa gaji yang bekerja untuk mempublikasikan laporan ilmiah mereka, para arkeolog yang bekerja dan disponsori oleh swasta atau badan badan individual. Contohnya, Frank Godwit yang menemukan istana Cleopatra di sekitar Alexandria, Mesir. Ada arkeolog yang bekerja untuk organisasi yang berorientasi keilmuan (scientific) dan disponsori oleh suatu badan swasta. Lalu ada para pemburu harta karun yang bekerja dengan motif keuntungan semata tanpa interes terhadap pengembangan ilmu.

Sesungguhnyalah melaksanakan proyek arkeologi, khususnya arkeologi bawah laut, membutuhkan dana yang besar. Juga untuk membuat dokumentasi dari bangkai-bangkai kapal secara ilmiah untuk kepentingan publikasi, memerlukan keahlian khusus. Apabila kita tidak memiliki sumber-sumber dana untuk mengamankan warisan budaya maritim kita, kita harus mencari alternatif komersial, yakni bekerja sama dengan grup arkeologi maritim yang didukung oleh dana komersial.


Kekhawatiran Kita Sesungguhnya

Kerja sama itu, bagaimana pun menuntut syarat-syarat bahwa seluruh objek yang di­temukan telah dipastikan oleh ahli-ahli independen sebagai benda warisan budaya maritim. Contoh-contoh ben­da-benda yang unik serta indah itu harus tetap berada di In­do­nesia dan disimpan di mu­seum. Dari penjualan benda-benda yang banyak jumlahnya, akan diperoleh dana se­gar untuk biaya pengamanan warisan budaya maritim kita.

Dewasa ini terdapat beberapa badan arkeologi maritim independen yang didukung dana swasta dan sangat berpengalaman, yang bersedia bekerja sama dengan grup-grup arkeologi maritim. Kita dapat bekerja sama dengan syarat-syarat benda-benda warisan budaya yang dipilih harus tetap berada di negara tempat benda-benda itu ditemukan (dalam hal ini di Indonesia). Mereka harus bekerja berdasarkan cara-cara ilmiah yang sudah teruji dan memberi kesempatan untuk menyusun dokumentasi dari kapal karam tersebut secara sempurna.

Negara-negara maju dengan dukungan Angkatan Laut atau Coast Guard-nya me­mang terlindungi laut teritorialnya. Mereka, termasuk ba­dan dunia seperti UNESCO, sering menyalahkan negara-negara berkembang atas ketidakmampuannya menjaga wa­risan budaya maritim mereka.

Beberapa negara maju malah mencoba mengklaim warisan budaya itu sebagai aset nasional mereka dengan alasan bahwa shipwreck itu adalah kapal perang mereka dengan bendera nasional mereka. Tetapi UNESCO sudah menetapkan bahwa negara dimana kapal itu karam adalah pemiliknya. Negara-negara ini berupaya memaksakan hak mereka, apalagi mereka memiliki banyak ahli, teknologi, dan peralatannya. Mereka menggunakan (atau menyalahgunakan) UNESCO dan memaksakan doktrin-doktrinnya yang menyatakan bahwa mengamankan warisan budaya maritim adalah dengan mengamankan shipwreck tersebut in-situ dan melarang artefak yang berasal dari harta karun kapal tenggelam tersebut diperdagangkan.

George Bass menulis sebuah artikel menarik tentang hilangya shipwrecks oleh sebuah usaha salvage komersial. Dia katakan bahwa perusahaan-perusahaan itu sama sekali tidak memiliki rasa bagaimana pentingnya informasi budaya dan sejarah shipwreck tersebut yang lenyap begitu saja sewaktu dilakukan excavasi. George Bass benar. Dewasa ini negeri seperti Indonesia dapat menempuh cara kompromi untuk mengamankan dan melindungi aset warisan budaya maritim mereka. Benda-benda atau artefak-artefak itu merupakan time-capsule sejarah. Kita tidak akan tahu dan mengerti masa lalu kita bila benda-benda itu raib.

Penulis adalah Purnawirawan Laksamana Pertama TNI-AL, Bapak Selam Indonesia, pengusaha bidang Barang-barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: